Israel Serang Wartawan Palestina di Tepi Barat

Ramallah, LiputanIslam.com –  Sebuah rekaman video beredar dan memperlihatkan detik-detik  tentara Israel menyerang wartawan Palestina yang bermaksud meliput kegiatan petani Palestina memanen buah zaitun di desa Burqa di utara kota Ramallah, Tepi Barat, Jumat (16/10/2020).

Dalam rekaman itu terlihat seorang tentara Zionis Israel bersenjata mendorong seorang wartawan, lalu menghampiri wartawan lain dan mencoba menendangnya.

Kepala Otoritas Perlawanan atas Permukiman dan Tembok Pemisah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Walid Assaf, mengatakan bahwa tentara Israel melepaskan bom granat setrum dan gas air mata yang membakar pohon zaitun di sebuah bukit di barat laut desa Burqa, sementara para petani Palestina berusaha menjangkaunya untuk memetik buahnya pada awal musim panen.

Puluhan petani bersama sejumlah relawan dan aktivis berusaha mencapai ladang zaitun di dekat posko permukiman Zionis yang didirikan di atas tanah Desa Burqa sejak 2002. (mm/rta)

Bahrain-Israel dan Topeng Munafik Arab Yang Makin Tersingkap

LiputanIslam.com –Negara-negara Arab Teluk makin terang-terangan membuka topengnya setelah satu lagi anggotanya, yaitu Bahrain, menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Bahrain akhirnya mengikuti langkah Uni Emirat Arab, salah satu negera Arab Teluk lainnya, yang terlebih dahulu melakukan langkah politik menggemparkan itu. Kini, dunia menanti, apakah anggota negara Arab Teluk lainnya akahirnya menyusul?

Ada enam negara yang tergabung ke dalam organisasi kerjasama negara-negara Arab Teluk (Gulf Cooperation Council, GCC), yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Keenamnya memiliki sejumlah kesamaan ciri yang sangat unik. Pertama, keenam negara tersebut kaya raya karena adanya minyak melimpah. Dengan kekayaannya itu, mereka mampu tampil sebagai salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan di dunia.

Kedua, keenam negara tersebut berbentuk monarki-absolut,  yang artinya, dalam urusan politik, partisipasi masyarakat di masing-masaing negara itu sangatlah rendah. Hal ini juga bermakna bahwa keputusan apapun yang diambil oleh penguasa, sama sekali tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Sangat mungkin, ketika penguasa mengambil keputusan politik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, rakyat memiliki pendapat yang sebaliknya.

Kemudian ciri lainnya yang juga sangat unik adalah kedekatan negara-negara tersebut dengan Amerika Serikat. Mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa AS adalah sekutu terdekat. AS pun menyatakan hal yang sama. Kedekatan tersebut sampai pada tahapan AS mendapatkan izin untuk menempatkan tentara dan pangkalan militernya di negara-negara tersebut. Keenam negara tersebut juga memiliki transaksi pembelian senjata dengan AS dalam jumlah yang sangat besar.

Kedekatan luar biasa keenam negara tersebut dengan AS membuat mereka hampir selalu memiliki narasi yang seiring, sejalan, dan searah dengan narasi AS terkait dengan banyak sekali isu krusial di kawasan. Ketika AS memusuhi Iran, mereka juga mengambil posisi yang sama. Ketika AS berupaya menghimpun jihadis palsu ke Suriah, negara-negara itu ikut menggelontorkan dana bantuan. Invasi yang terjadi atas Yaman pun merupakan kerja sama antara AS (bersama Barat dan Israel) dengan koalisi pasukan Arab Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi.

Adapun terkait isu laten paling besar di kawasan, yaitu Palestina, ada hal unik yang muncul. Di satu sisi, keenam negara tersebut adalah negara-negara Muslim. Sebagaimana yang kita fahami bersama, Palestina adalah isu bersama dunia Islam. Semua menyatakan solidaritasnya kepada Palestina. Maka, mestinya, negara-negara Arab Teluk juga memiliki perasaan empati yang sama untuk saudara-saudara mereka di Palestina (sesama Arab-Muslim) yang sedang dalam keadaan terjajah.

Hanya saja, di sisi lainnya, sudah menjadi fakta umum bahwa AS adalah negara yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan penjajahan Israel atas Palestina. Sudah lebih dari 40 kali AS menjegal rancangan resolusi yang mengecam kejahatan Israel atas Palestina. AS jugalah yang memberikan bantuan dana dan senjata yang digunakan Israel untuk melakukan berbagai kejahatan di tanah Palestina. Maka, negara-negara Teluk selalu berada di persimpangan jalan manakala dihadapkan kepada isu Palestina. Secara lahiriah mereka menyatakan dukungan kepada Palestina, tapi pada prakteknya, mereka tidak memberikan bantuan apapun kepada para pejuang Palestina.

Setelah puluhan tahun menjalankan peran yang ambigu, akhirnya dua di antara enam negara Teluk itu mulai membuka topeng aslinya, bahwa pada hakikatnya, mereka adalah sekutu AS. Penampilan Arab-Muslim tak lebih dari kedok yang mereka tampilkan agar tetap mendapatkan tempat di kalangan negara-negara Muslim.

Kini, kita tunggu bagaimana langkah empat negara lainnya. Dan tentu saja, yang akan menjadi paling sensasional adalah langkah yang akan diambil oleh Arab Saudi. Apakah penguasa dua kota suci ummat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, itu akan mengikuti jejak langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam melakukan pengkhianatan terhadap bangsa Muslim Palestina? Waktulah yang akan memberikan jawabannya. (os/editorial/liputanislam)

Arab Saudi gagal menjadi anggota UNHCR

Arab Saudi, dan Lelucon Isu HAM PBB

LiputanIslam.com –Barangkali ini menjadi salah satu lelucon dari PBB di tahun ini: Arab Saudi kembali berniat menjadi anggota Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council, UNHCR). Untung saja, Arab Saudi gagal mendapatkan suara yang diperlukan, yaitu 127 suara persetujuan, atau 2/3 dari 190 anggota PBB. Arab Saudi hanya mendapatkan 90 suara.

Reputasi Arab Saudi di bidang HAM sebenarnya memang sangat buruk, dan semakin buruk sejak naiknya Mohamed bin Salman (MbS) sebagai menteri pertahanan tahun 2015, lalu menjadi putera mahkota tahun 2017. Selama puluhan tahun, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dalam hal penegakan hukum dan HAM.

Indonesia sebagai negara penyuplai tenaga kerja wanita, berkali-kali menjadi korban kejahatan HAM di negara tersebut. Ada yang dihukum mati tanpa notifikasi, ada yang diperkosa lalu pulang dalam keadaan hamil, juga banyak di antara TKW yang disekap di rumah-rumah majikan mereka, mendapatkan siksaan yang sangat memilukan. Atas dasar pertimbangan situasi itulah, pemerintah RI secara resmi telah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Artinya, pemerintah Indonesia memang melihat betapa sangat buruknya kondisi hukum dan HAM di Arab Saudi, yang sangat tidak setara dengan besarnya devisa yang didapat RI dari pengiriman TKI ke negara tersebut.

Dalam konteks internasional, catatan HAM Arab Saudi juga sangat buruk. Pembunuhan dan mutilasi terhadap jurnalis Jamal Khassogi adalah kasus paling akhir yang memantik kecaman luar biasa dari masyarakat internasional. Arab Saudi juga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan di Yaman, sejak negara ini memimpin koalisi Arab Teluk dalam invasi ke negara di selatan Semenanjung Arab itu.

Dengan semua track-record seperti itu, adalah sangat aneh ketika Arab Saudi mengajukan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB. Juga menjadi aneh bahwa masih ada saja negara yang memberikan persetujuannya, walaupun jumlah negara yang memberikan persetujuan masih belum cukup untuk mendudukkan Arab Saudi sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Secara umum, isu HAM di dunia memang absurd dalam praktik implementasinya. Isu HAM berkali-kali menjadi standar ganda negara-negara kuat dunia, dan hanya dijadikan sebagai alat politik untuk menekan negara manapun yang resisten terhadap negara imperium dunia (AS dan Barat). HAM adalah salah satu isu “andalan” AS dalam memberlakukan sanksi terhadap negara negera seperti Irak, Iran, Suriah, dan lain-lain. Dalam kasus Irak, misalnya, AS menumbangkan rezim Saddam Husein dengan alasan HAM. Akan tetapi, di saat yang sama, AS mendirikan penjara paling mengerikan dan paling melanggar HAM di dunia bernama Guantanamo.

Dalam kasus Israel, dunia sudah mafhum bahwa Zionis adalah negara yang paling sering melanggar HAM dunia. Israel juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih melakukan penjajahan, yaitu terhadap Palestina. Tapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Israel adalah sekutu utama AS.

Jadi, sebenarnya, ketika Arab Saudi tetap dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM dunia, kita mestinya tak perlu heran. Isu HAM dunia memang absurd. (os/editorial/liputanislam.com)

Macron Menggali Kubur untuk Francis!

LiputanIslam.com-Berdalih tindakan seorang pemuda Chechnya yang memenggal kepala gurunya karena memamerkan kartun Nabi Muhammad, Presiden Emmanuel Macron memberlakukan aturan yang memberatkan dan menyudutkan Umat Muslim di Prancis.

Macron menyebut si guru sebagai pahlawan, karena kehilangan nyawa atas nama “kebebasan.”

Benar bahwa tindakan pemuda itu tidak benar. Namun, apakah hal ini membenarkan Polisi Prancis untuk membunuhnya secara pengecut? Kenapa Macron bersikeras mengklasifikasikan tindakan pemuda Chechnya itu sebagai “terorisme Islam”? Mengapa ia ngotot menyebut si guru sebagai pahlawan, tanpa mengecamnya karena telah menghina sebuah agama langit dengan satu milyar penganut di dunia?

Kenapa Macron dalam situasi ini mengarahkan serangan kepada Islam, bukan kepada radikalisme?

Jelas bahwa Macron telah mulai mendiskreditkan Islam sebelum insiden dipenggalnya guru penghina Nabi Muhammad itu. Ia melakukannya dengan membela majalah Charlie Hebdo. Macron menganggap penghinaan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Dengan demikian, praktis ia mendorong orang-orang untuk menghina Muslimin.

Kejadian terbaru adalah murni dalih bagi Macron untuk menyudutkan Muslimin, bukan terhadap radikalisme seperti yang diklaimnya. Sebab, Muslimin di Prancis kini menjadi target diskriminasi dan pembalasan oleh “para penuntut kebebasan”, yang dipuncaki oleh Macron.

Dia mengizinkan Mendagri Prancis menuntut penghapusan sektor “makanan halal” dari pusat-pusat perdagangan dan pertokoan negara tersebut.

Padahal, sebagai contoh, Mendagri Prancis ini selama 10 tahun terakhir tidak pernah memprotes keberadaan bagian khusus untuk makanan-makanan Yahudi.

Kita semua tahu bahwa Macron dan para sekutu Baratnya, juga AS, adalah pihak-pihak yang menciptakan radikalisme dan kelompok takfiri. Bahkan Muhammad bin Salman sendiri mengakui fakta ini. Ia berkata, Saudi mengeluarkan jutaan dolar untuk mempersenjatai takfiri dan menggunakan mereka untuk melawan komunisme di Afghanistan dan belahan dunia lain atas perintah AS dan Eropa. Kemudian, mereka dibiarkan begitu saja usai misi dirampungkan.

Bukti terbaik adalah bahwa semua masjid, yang disebut Prancis sebagai “tempat penyebaran radikalisme”, dibangun oleh para sekutu Prancis. Imam-imam masjid itu juga dipilih dan didukung oleh negara-negara Teluk sekutu Prancis; orang-orang yang telah memobilisasi kaum takfiri dan mengirim mereka ke Afghanistan, Suriah, dan negara lain.

Diskriminasi Macron terhadap Muslimin dilakukan dalam rangka permainan politik, yang konsekuensinya mesti ditanggung para penganut Islam di Prancis. Macron berupaya mengembalikan popularitasnya yang sudah memudar di hadapan rivalnya, Marine Le Pen. Ini adalah ancaman bagi Macron di pemilu legislatif dan pilpres mendatang.

Macron tidak sadar bahwa dengan tindakannya ini, ia bukan hanya melanggar norma kemanusiaan saja, tapi juga mengancam kedamaian domestik dan memperuncing kebencian serta gesekan di Prancis.

Andai tindakan Macron ini benar, kenapa negara-negara Eropa lain tidak menutup masjid, tidak melarang hijab, dan tidak membatasi makanan halal? Tentu ini bukan karena kecintaan mereka kepada Umat Islam, tapi lantaran khawatir dampaknya untuk kedamaian domestik dan stabilitas negara mereka. (af/alalam)